~2.jpg)
PERS RELEASE, Bandung 16 Maret 2025 - Merespon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang baru saja menandatangani naskah kerjasama dengan TNI AD untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (WALHI Jabar), Wahyudin, Minggu (16/3/2025)
Anggaran yang sangat
besar dalam program Citarum Harum ini pun tidak menjawab terhadap kerusakan serta pencemaran di Das
Citarum. Hal tersebut salah satunya dapat di lihat dari empat Pokja yang gagal dalam PPK Das Citarum. Di
antaranya Pokja Lahan Kritis, Pokja Pencemaran dan Pengendalian, Pokja Sampah dan Pokja Penegakan
Hukum.
"Mengurus Citarum saja tidak maksimal apalagi di suruh mengurus masalah sampah, sudah cukup TNI
segara di kembalikan ke barak dan memaksimalkan tugas serta fungsinya, bukan malah di libatkan dalam
kegiatan yang bukan bidangnya, Walhi apresiasi jika pelibatan mereka dalam melakukan pembersihan
sampah di sungai dapat dilakukan.
Namun, jika sampai TNI di libatkan dalam mengurus sampah bagi kami, pihaknya bukan lembaga yang expert dalam hal tersebut. Bagaimana mungkin TNI dapat melakukan
pengolahan sampah yang faktanya saat ini sampah dari sungai saja bingung mereka olah yang akhirnya
larinya kembali ke TPA jika mereka tidak bakar sendiri.
Kekhawatiran lain kami, ketika pengolahan dan pemanfaatan sampah ini tidak dapat di lakukan dengan baik, maka cenderung indikasinya di bakar begitu saja atau di kirim kepada industri-industri untuk bahan campur pembakaran dan itu sangat salah.
Kerjasama tersebut di targetkan untuk meningkatkan pembangunan daerah di bagian utara serta bagian
selatan Jawa Barat serta menghadapi masalah infrastruktur, lingkungan dan pengelolaan sampah, merujuk pada sumber berita pertanggal 15 maret yang Walhi dapat dari media JabarNews.com. Gubernur Jawa
Barat selain mengurusi tiga masalah tersebut, pihaknya menargetkan pula untuk penyikapan resistensi bencana di bagian utara, sedangkan di bagian selatan mereka merencanakan untuk menjawab
keterbatasan akses layanan Kesehatan, pasar, serta Pendidikan.
Menyoroti hal ini, bagi Walhi langkah yang
di ambil kang Dedi Mulyadi terlalu tergesa-gesa, mestinya Gubernur Jawa Barat tersebut baiknya membuka saran
masukan terlebih dahulu dari masyarakat Jawa Barat untuk merespon hal tersebut.
Perlu di ketahui bahwa bencana yang terjadi di Jawa Barat tidak semata-mata hanya di bagian utara namun hampir di seluruh wilayah Jawa Barat bencana kerap terjadi baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Hal ini terjadi, karena Tutupan Lahan (TUPLAH) Jawa Barat semakin menyusut bahkan cenderung
kawasan hutannya sudah tidak lagi sampai di angka 11%. Belum lagi pelaku-pelaku perusak dari
perusahaan yang tidak patuh dan taat terhadap aturan yang ada selama ini di biarkan dan tidak ada penegakan hukum yang jelas bagi pelaku perusak lingkungan.
Serupa dalam mengurusi sampah, sampah yang belum terurus bukan hanya sampah yang ada di bandung raya, dan perlu di ingat sampah ini tidak
hanya menumpuk di TPS, TPA, Sungai bahkan Sampah tersebut menumpuk pula di pesisir pantai.
Kurang lebih dalam waktu dekat ini Walhi melihat sosok kang Dedi memiliki keberanian yang baik sebagai salah satu sikap eksekutor, kami beserta masyarakat akan mendukung kuat terhadap sikap tersbeut. "Karena yang kami butuhkan dari sosok pemimpin sekarang yaitu sikap keberanian dalam menjalanakan
penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku perusak lingkungan yang tidak pandang bulu.
Bahkan, jangan
sampai kerusakan lingkungan yang terjadi di duga di sengaja serta di legalkan oleh pemerintah itu sendiri. "Sehingga dalam hal ini Walhi sangat menolak keras atas langkan yang di ambil kang Dedi M untuk
melibatkan TNI merespon masalah Infrastruktur, lingkungan dan pengelolaan sampah," tutupnya. (***)
~3.jpg)
